Astaghfirullah, Muncul Petisi Meminta Presiden Jokowi Bubarkan MUI Tersebar di Social Media

Capture
Pasca penghinaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta, banyak sekali kecaman yang datang dari berbagai ormas Islam, tak terkecuali dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun ada pula orang-orang yang bertentangan dengan ormas Islam dan MUI ini, salah satunya dengan munculnya sebuah petisi pembubaran MUI.
Sebuah petisi telah dibuat yang mengusulkan pembubaran MUI telah beredar di media sosial. Petisi tersebut dibuat untuk membubarkan MUI dan hal tersebut disampaikan kepada Presiden Jokowi. MUI dianggap sebagai lembaga yang selalu menjadi provokator masalah SARA dan menjadi sumber keributan.
Di dalam petisi tersebut, Presiden Jokowi diminta untuk menindak dengan tegas MUI yang telah sering kali menjadi sumber keonaran di Indonesia. MUI di berbagai kesempatan selalu menebarkan kebencian kepada umat beragama lain.
Berikut kutipan yang diambil dari laman Change.org:
Sebagai organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang baik sudah seharusnya bisa membantu masyarakat untuk menjalani kehidupan sejahtera dalam keberagaman di negara yang menjunjung tinggi bhinneka tunggal ika.
Mereka yang mengatasnamakan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat tidak seharusnya menjadi provokator dan dalang keributan permasalahan horizontal di antara masyarakat yang plural, apalagi menjadi penebar teror terhadap sesama.
Majelis Ulama Indonesia atau disingkat sebagai MUI sudah menjadi sebuah lembaga biang kerok yang menebarkan kebencian, permusuhan, dan teror terhadap sesama. Bahkan perilakunya sudah sangat diskriminatif terhadap penganut agama tertentu dengan mengatasnamakan agama.
Kita lihat baru-baru ini seorang gubernur dikecam oleh MUI dan dikatakan harus dihukum mati, dipotong tangan dan kakinya hanya karena isu-isu provokatif yang disampaikan oleh provokator tidak bertanggung jawab sama sekali. MUI dalam hal ini sudah menjadi penebar fitnah dan provokasi sekaligus penebar teror terhadap sesama.
Selain itu terdapat juga sikap diskriminatif MUI terhadap sesama ketika ada seseorang yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda dengan MUI. Dimana sikap diskriminatif tsb menghambat orang lain dalam bekerja dan berkarya.
Melalui petisi ini kita bersama-sama akan menghapus diskriminasi dan sikap memecah belah bangsa serta, jangan biarkan diskriminasi, teror, dan provokasi yang dinyatakan oleh sikap dari organisasi atau lembaga berkembang luas dan mempengaruhi masyarakat yang plural dan menjunjung tinggi kesetaraan di atas perbedaan. Terima kasih.

Pasca Ahok Disebut Menistakan Agama, Muncul Petisi Bubarkan MUI, Anwar Abbas: “Jangan Diambil Pusing”

DR-Anwar-Abbas-1
Tersiar kabar adanya segelintir orang yang membuat petisi pembubaran terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI). Petisi ini dibuat paska MUI mengeluarkan pernyataan sikapnya dalam soal dugaan penistaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terhadap Al-Qur’an surat Al Maidah ayat 51.
Merespon hal itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr Anwar Abbas, MM, M.Ag mengatakan seluruh orang di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang untuk berbicara dan mengeluarkan pendapatnya.
“Setiap orang berhak berbicara dan mengeluarkan aspirasinya. Jadi kalau ada yang mengatakan ingin membubarkan MUI ya silakan saja, jangan diambil pusing,” ungkap Anwar kepada salam-online saat ditemui usai pertemuan para tokoh lintas agama di kantor Centre for Dialogue and Cooperation among Civilisations (CDCC), Jalan Kemiri, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/10).
Negara dalam hal ini, kata Anwar, sangat membutuhkan MUI dalam menangani fatwa dan masalah keumatan. Menurutnya, jika ada yang mengatakan bahwa MUI harus dibubarkan itu seperti lelucon yang tidak perlu ditanggapi serius.
“Kalau dibubarkan siapa yang akan menyelesaikan masalah keumatan? Apa mungkin negara sempat mengurusi fatwa dan masalah keumatan?” tanya Anwar.
ia menjelaskan MUI bukan merupakan lembaga negara dan juga bukan bawahan negara. Tetapi MUI adalah sebuah lembaga dimana berkumpul semua ormas Islam untuk menangani masalah keumatan.
“MUI itu sangat diperlukan oleh negara, satu majelis berkumpulnya para ulama. Kalau gak ada MUI siapa yang mau mengurusi fatwa. Ini adalah himpunan dari para ulama masing-masing ormas. Contoh, sekarang ada lembaga keuangan syariah, itu kan harus ada fatwanya. Apa jadinya kalau tidak ada MUI,” terang Bendahara Umum PP Muhammadiyah ini.
Sumber : yesmuslim.blogspot.com

loading...
Loading...