Polisi Terus Selidiki Kasus Solar Campur Air di Depok

solar-campur-air

Kepolisian Resort Kota Depok masih terus melakukan penyelidikan terkait laporan solar campur air yang ditemukan di SPBU Cilincing, Jakarta Utara. Selain memeriksa sejumlah saksi dai pihak SPBU dan Pertamina, pihak kepolisian juga melakukan uji lab untuk memastikan kandungan dalam bahan bakar tersebut.

Kasat Reskrim Polresta Depok, Komisaris Teguh Nugroho mengungkapkan pihaknya baru mendapat satu laporan saja terkait dugaan solar yang bercampur air. Sedangkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) lainnya tak mengalami masalah serupa.

Teguh menambahkan, dari sampel yang didapatkannya, terdapat perbedaan mencolok antara solar yang diduga tercampur air, dengan solar pada umumnya. Dalam jerigen terlihat adanya cairan yang diduga air tak dapat menyatu dengan solar. Namun, untuk memastikannya, pihaknya masih menunggu hasil uji lab.

“Namun, untuk lebih pasti kandungannya apa, ini baru bisa dipastikan setelah hasil uji lab. ujar Teguh seperti dilansir Viva.co.id.

Sementara menunggu hasil lab, Kepolisian Resort Kota Depok terus memeriksa sejumlah saksi dan pelapor yang terkait dengan kasus ini. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan ada tidaknya unsur kelalaian yang menyebabkan kerugian konsumen.

Garis pembatas polisi juga telah terpasang pada bungker, mesin pompa, dan truk tangki Pertamina yang membawa bahan bakar solar yang diduga tercampur air tersebut sejak Sabtu (12/11/2016) lalu.

Awal dari kasus ini bermula dari laporan Fakhrurozi, spir bus pariwisata Shantika. Pada Sabtu (12/11/2016) lalu sekitar pukul 10.30 WIB, Fakhrurozi melakukan pengisian solar untuk bus bernopol B7485 WV di SPBU tersebut.

Namun, tak lama setelah pengisian, bus malah mogok. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata solar yang diisikan tercampur air. Mengetahui hal tersebut, Fakhrurozi kemudian melaporkan hal ini ke Polres Depok.

Laporan bernomor LP/3221/K/XI/2016/PMJ/Resta Depok, tanggal 12 November 2016, tercantum Fakhrurozi melaporkan dengan persangkaan UU RI No 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.


loading...
Loading...