Catat, Mulai Tahun 2017 Urus Sertifikat Tanah Gratis, Share agar Banyak Yang Tahu!

 Pernahkah anda mengura mengurus sertifikasi tanah? Anda pasti tahu bahwa biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit karena setara dengan harga satu unit motor. Tetapi ada kabar baik tahun 2017, sertifikasi tanah menjadi gratis dan tak dipungut biaya sama sekali.

Pemerintah di bawah Kementrian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan bahwa masyarakat tidak harus mengeluarkan uang satu rupiah pun untuk sertifikasi tanah mereka. Keputusan ini disahkan setelah Presiden Jokowi menaikkan target sertifikasi dari sejuta menjadi lima juta.

“Dengan target kenaikan ini, semua biaya sertifikasi artinya gratis buat masyarakat, tetapi ditanggung oleh pemerintah,” ujar M Noor Marzuki, SekJen Kementerian ATR/BPN seperti dikutip Radarislam.com dari laman Kompas.com, Kamis (17/11/2016).

Meskipun begitu, dana yang dibutuhkan untuk sertifikasi 5 juta bidang tanah ini adalah Rp 2 triliun. Biaya ini meningkat dari semula yang hanya Rp 700 miliar.

“Sisa dana yang dibutuhkan akan didapatkan dari APBD, tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan besar, perbankan yang punya kepentingan terkait sertifikasi tanah,” ujar Noor.

Loading...

Terkait kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta sudah menyisihkan sejumlah APBD untuk mempercepat sertifikasi tanah yang ada di wilayahnya. Ini menyusul kesepakatan antara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dengan Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Begitu juga dengan PemKot Surabaya yang mempercepat sertifikasi tanah melalui cara menggandeng beberapa perusahaan swasta untuk melakuan program tanggung jawab sosial. Terdapat 9 perusahaan pengembang yang bersedia untuk membantu sertifikasi tanah yang ada di Surabaya.

Bantuan dari para pengembang itu adalah pembiayaan sertifikasi sebanyak 6.500 bidang tanah di Surabaya.

“Pemda menyadari bahwa sertifikat itu sangat penting. 40 persen sertifikat yang ada di Boyolali diletakkan pada bank untuk mendapatkan modal. Ini penting meningkatkan kemakmuran,” ujar Sofyan.

Setelah kerja sama dengan pemda, Kementerian ATR/BPN ini nantinya akan bicara dengan kementerian yang lain misalnya kementrian daerah tertinggal, kementerian desa dan transmigrasi supaya anggaran untuk desa bisa dialokasikan untuk sertifikasi tanah yang ada di daerah. [Radar Islam]


loading...
Loading...