Hati-Hati Netizen! Karena Ini, Mulai Sekarang Pemerintah akan “Pelototi” Media Sosial

e9b3d87f-a144-47ab-8518-974d52dc9df2_169Pemerintah mulai hari ini Senin 28 November 2016 ini, akan mulai melakukan pengawasan ketat terhadap lalu lintas media sosial di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hasil revisi yang telah disahkan.

Dengan peraturan baru ini para pengguna media sosial akan mendapat pengawasan intesif dari pemerintah melalui Kemenkominfo. Antisipasi isu mengenai SARA menjadi tujuan utama pengawasan anyar ini.

Salah satu poin penting dalam revisi itu adalah kewenangan pemerintah untuk memblokir atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum, termasuk akun media sosial yang menyebarkan konten negatif.

“Berdasarkan pleno dengan DPR, 27 Oktober 2016 maka diberlakukan setelah 30 hari. Maka jatuhnya Senin tanggal 28 November, revisi UU itu akan diberlakukan,” kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo, Noor Izza seperti dilansir dari Detikcom pada Minggu, (26/11/2016).

Hal senada disampaikan dalam acara diskusi di Cikini, kemarin, Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa Henry Subiakto mengatakan, dalam UU ITE yang baru direvisi, pemerintah diperbolehkan memblok akun media sosial yang dianggap melanggar undang-undang. Kewenangan menutup akses itu, menurut Henry, termuat dalam Pasal 40 ayat 2 poin b.

Dia mencontohkan, pelanggaran-pelanggaran UU yang bisa diblokir, misalnya terkait pornografi, anti-NKRI, antiPancasila, dan ingin menggulingkan pemerintahan yang sah.

Henry Subiakto mengatakan bahwa pasal ini bukan hanya berlaku bagi pembuat konten, namun juga yang membantu menyebarkannya.

“Yang bisa dijerat bukan hanya yang membuat, tapi justru juga yang mendistribusikan dan mentransmisikannya. Jangan mudah menyebar informasi yang bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu,” kata di Jakarta, Sabtu (26/11), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Henry yang juga merupakan ketua panitia kerja pemerintah dalam penyusunan revisi UU ITE ini menjelaskan poin-poin penting dalam peraturan itu.

dalam Pasal “karet” 27 terdapat pengurangan hukuman pidana untuk kasus pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun penjara.

Kemudian dalam Pasal 29 tentang pengancaman dengan kekerasan, semula berlaku hukuman 11 tahun, kini juga hanya empat tahun.

Loading...

Aturan ini membuat tersangka baru bisa ditahan setelah keputusan pengadilan inkrah. Henry meyakini, adanya aturan ini tidak akan ada kasus serupa Prita Mulya Sari.

Dalam Pasal 27 ayat 3, juga dijelaskan bahwa tuduhan itu harus ditujukan kepada personal baru dapat ditindak.

“Unsur orang, bukan kita seperti kasus Florence yang menghina Yogyakarta,” kata Henry.

Henry juga menyatakan pemerintah memasukkan konsep baru yang diadopsi dari negara Eropa di dalam Pasal 26, yaitu hak untuk dihapuskan informasi di dunia maya yang sudah tidak relevan lagi.

Pemerintah, kata Henry, saat ini juga memiliki hak untuk memblokir situs-situs yang melanggar UU ITE.

“Sekarang berarti informasi, berita abal-abal bisa dicegah,” pungkas Henry.

Menurut Noor Izza, sebenarnya selama ini pemerintah sudah kerap memblokir akun media sosial yang dianggap melanggar aturan. “Hanya pemberlakuan UU ITE, mungkin bahasa yang diungkapkan pak Henry agak perlu diluruskan,” kata dia.

Noor menambahkan, masyarakat dan netizen tidak perlu khawatir, karena pemerintah tidak akan sembarangan menutup akun media sosial. Selama tidak melanggar aturan, akun media sosial dipastikan akan tetap aman.

“Dari dulu kami juga sudah memblokir akun-akun medsos. Prosedurnya, kami meminta penyedia jasa internet untuk memblokir,” kata dia.


loading...
Loading...